Potret Suram Status anak Luar Nikah

 2.1. Pengertian Anak Luar Nikah

Menurut kitab undang-undang hukum perdata anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah. Sedangkan artian ini dapat dibagi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam Arti sempit anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Sedangkan dalam arti luas yaitu anak luar pernikahan karena perzinahan dan sumbang. Anak Zina adalah Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat pernikahan dengan orang lain sementara Anak Sumbang adalah Anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain di.jelaskan tentang kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

  1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

2.2. Kedudukan Anak luar Nikah

a. Menurut putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Disatu sisi keputusan ini melegakan sejumlah pihak, tapi disisi lain menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan baru yang kemudian timbul ini diantaranya yaitu mengenai kedudukan anak tersebut dengan ayah biologis dan keluarganya, serta kedudukanya terhadap pewarisan.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Vonis MK ini tidak hanya bersentuhan dengan kebutuhan publik, tapi juga menyinggung sebagian yang dianggap otoritas dari eksistensi ajaran agama-agama. Adanya putusan ini memastikan bahwa anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini yang kemudian menjadi titik terang akan status anak tersebut. Hal ini didasarkan bahwa “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya”, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Dalam perspektif perlindungan anak dan hak konstitusional atas identitas, nama dan kewarganegaraan, putusan MK merupakan putusan yang memastikan bahwa anak mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai wujud keadilan dan hak asasi manusia. Jadi anak tersebut telah memiki hubungan perdata dengan ayahnya tanpa harus ada pernyataan terlebih dahulu dari sang ayah.

Keputusan MK tersebut menjadi titik terang pula dalam hal pewarisan sianak tersebut. Berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan MK tersebut maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin kuat. Pasca putusan MK ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya apakah kemudian keputusan ini dapat dijadikan sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2  UU  No.1 Tahun l974. Berkaitan dengan kewarisan maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep  wasiyat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/ biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/ harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.

  1. Menurut MUI

Majelis Ulama Indonesia menyatakan tidak akan mencabut fatwa tentang kedudukan anak hasil perzinaan dan kedudukan mereka dalam hukum Islam. MUI tetap berpendirian anak di luar nikah tidak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Syariat Islam mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Pandangan MUI itu tidak akan berubah kecuali Mahkamah Konstitusi dapat memberikan bukti lain berdasarkan hukum syariat Islam. Berbeda dengan fatwa itu, putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2012 menyebutkan, anak lahir luar nikah memiliki hubungan perdata dengan lelaki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan sebagai ayah biologisnya. MUI menilai putusan itu tidak sesuai syariat Islam karena didasarkan pertimbangan pemikiran manusia tanpa mempertimbangkan hukum agama.

MUI telah melakukan kajian sesuai syariat Islam dan hasil kajian tersebut kemudian dikeluarkan sebagai fatwa oleh MUI tentang kedudukan anak hasil perzinaan dan kedudukan terhadapnya. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 itu, bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah yang menyebabkan kelahiranya.

Sikap kehati-hatian MUI atas putusan MK tentang status anak di luar nikah yang dinilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam memang sangat wajar. Mengingat, MUI adalah salah satu yang menjadi panutan umat Islam di negeri ini.

  1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Akhir-akhir ini di dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pada dasarnya hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) membuat suatu lembaga pengakuan, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap si anak termasuk dalam hal ini kedudukan anak luar kawin yang diakui tersebut, namun permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui anaknya, bagaimana perlindungan hukum terhadap si anak tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsip atau kriteria terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi; (a) Anak zina, (b) Anak mula’nah, dan (c) Anak syubhat. Anak luar kawin dalam KUHPerdata meliputi; (a) Anak zina, (b) Anak sumbang, dan (c) Anak luar kawin yang lain.

Terdapat perbedaan kedudukan terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak di luar perkawinan, dalam KUHPerdata

anak luar kawin terbagi 2 (dua) yakni anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Apabila anak luar kawin tersebut telah diakui oleh ayah yang membenihkannya, maka kedudukan anak luar kawin tersebut akan sama dengan anak sah.

Akibat hukum anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak), dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila anak luar kawin tersebut telah diakui maka anak luar kawin tersebut berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak), dan perwalian dari ayah yang membenihkannya. Yang menjadi wali nikah bagi anak luar nikah adalah Wali Hakim.

Agaknya tanggapan dari berbagai pihak ini perlu dicari titik terang akan keputusan dan kesepakatan bersama tentang hukum bagi anak luar kawin/nikah yang nantinya akan menjadi dasar atas status anak tersebut yang hingga saat ini belum  jelas. Keputusan MK atas Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. menuai kontroversi, ada anggapan bahwa keputusan ini memungkinkan adanya legalisasi perbuatan zina dan kumpul kebo karena toh kelak anak hasil hubungan gelap itu diakui secara hukum. Tanggapan yang dilayangkan tersebut memang bukan tanpa dasar, namun ini jika dipandang dari sisi negatifnya. Apa yang menjadi keputusan MK tersebut merupakan upaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau samenleven. Harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.

Jika dilihat dari berbagai pendapat serta tanggapan yang dilayangkan dari berbagai kalangan kesemuanya mempunyai tujuan hukum yang sama yakni memberikan perlindunagan anak lepas dari status perkawinan orang tuanya. Apapun perdebatannya, para pihak sepakat bahwa anak luar nikah pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s